Mahfud MD Sebut Isu Ahok Gantikan Ma’ruf Amin adalah “Sangat Hoax”

Mahfud MD.

AKHIR-akhir ini, muncul isu yang belum diketahui dari mana sumber awalnya, bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menggantikan KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, pendamping Ir Hi Joko Widodo. Bahkan isu ini sempat dimuat oleh sebuah media di Jakarta.

Menanggapi hal itu, pakar hukum Mahfud MD yang juga dikenal sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, menyebutnya sebagai Hoax atau kabar bohong semata. Sebab tidak mungkin Ma’ruf Amin akan digantikan Ahok, baik sebagai calon wakil presiden maupun sebagai Wakil Presiden RI bila terpilih nanti.

Pernyataan Mahfud MD itu disampaikan pada wawancara dengan Kompas TV, Sabtu sore, 16 Februari 2019. “Substansinya yang berkembang di masyarakat saat ini, KH Ma’ruf Amin akan digantikan sebelum Pilpres oleh Ahok. Yang kedua, sesudah menjadi wakil presiden, Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin. Sehingga Ma’ruf Amin hanya (dimanfaatkan) untuk mendulang suara. Dua-duanya itu tidak mungkin. Sehingga kalau ada media yang menyiarkan itu, berarti ikut permainan politik yang (disebut) hoax,” terang Mahfud MD, menjawab pertanyaaan pembawa acara Riska.

Mahfud MD selanjutnya menjelaskan bahwa untuk menjadi cawapres, ada banyak syarat yang harus dipenuhi.  Dua di antaranya yang sangat penting adalah harus punya catatan kepolisian yang baik, serta tidak pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun. Sehingga tidak mungkin bagi Ahok untuk menggantikan KH Ma’ruf Amin.

“Sekarang tinggal 59 hari lagi (Pilpres). Dalam UU, kalaupun cawapresnya berhalangan tetap, tidak bisa diganti. Sama sekali tidak memungkinkan. Itu diatur dalam pasal 221 sampai 238. Ada 18 pasal yang mengatur larangan itu. Jadi beritanya sangat hoax itu, kalau ada yang berpikir seperti itu,” tandasnya lagi.

Ditanya apakah ada itikad buruk dengan menyebarkan informasi Ahok akan gantikan KH Ma’ruf Amin, Mahfud MD menjelaskan bahwa yang jelas isu itu mengurangi kepercayaan terhadap paslon nomor satu (Jokowi-Amin). Bahwa ini (diduga) permainan politik tingkat tinggi, dengan memunculakn nama Ahok sebelum dan sesudah pilpres.

Apa berita itu bahaya? “Menurut saya, bikin gaduh saja, terutama berita hoax ini akan mengurangi kepercayaan terhadap integritas paslon nomor 1. Saya tambahkan, secara hukum, kalau ada calon presiden dan calon wakil presiden mengundurkan diri sebelum pemilihan, ancaman pidananya lima tahun dan denda Rp 50 miliar. Kalau parpol (menarik dukungan), dendanya Rp 100 miliar dengan hukuman enam tahun,” kata Mahfud MD lagi.

Pembawa acara Riska kemudian bertanya lagi ke Mahfud MD, apakah hoax itu masuk kategori kampanye hitam? “Mungkin belum kampanye hitam, tapi kampanye negatif. Kalau kampanye negatif belum ada hukumnya, tapi kalau kampanye hitam, ada. Jadi ke Dewan Pers saya kira lebih bisa ya,” jawab Mahfud  lagi.

Sedangkan Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo, yang turut menjadi nara sumber, mengaku sangat menyesalkan beredarnya berita hoax tersebut di media nasional. “Kalau berita ini menyebar di media sosial, kita maklumi. Tapi kalau muncul di koran, terus terang sangat mengherankan. Sebab media bukan hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi memastikan info itu tidak meresahkan, memecah bela dan membingungkan. Apalagi di situasi saat ini. Jadi ini sangat disayangkan,” nilai dia.

Sumber: JAKARTAFOX.COM

BAGIKAN